JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj kepada pemerintah mulai berubah.
Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Said Aqil sangat getol membela pemerintah dari berbagai tudingan miring.
Kini, Said Aqil mulai menyoroti pemerintah. Ia blak-blakan soal ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Tak hanya itu, Said Aqil juga menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan kredit murah sebesar Rp1,5 triliun kepada PBNU.
Janji ini, kata Said, tertuang dalam nota kesepahaman antara PBNU dan Kementerian Keuangan.
“Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu Anda semua seperti apa pemerintah ini,” ucap Said dalam video yang beredar, Kamis (26/12/2019).
Said Aqil menyebut Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tapi kekayaan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang.
“Sekelompok kecil menikmati kekayaan alam yang sangat luar biasa. Freeport, uranium, apalagi batubara. Semua akan dihabisi oleh segelintir orang saja,” kata Said.
Yang lebih miris, kata Said, orang miskin Indonesia hidup di sebelah kekayaan alam yang melimpah.
“Rakyat miskin di mana? Kalau di hutan gak apa-apa, tapi di tepi kekayaan, tepi tambang, pinggir laut, tepi hutan. Jadi hidup di sebelahnya kekayaan alam, tapi mereka miskin,”
“Hidup di pinggir batu bara. Batu baranya milik orang Jakarta, penduduknya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari tambang yang di sebelahnya itu,” tandas Said Aqil.
Said menyinggung pula soal pembagian pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang kerap dimonopoli oleh segelintir orang. Ia menilai hal ini menunjukkan sikap intoleransi ekonomi.
“Tiap proyek besar pasti bukan Haji Hasan, bukan Haji Muhammad. Pasti yang mendapat proyek besar bukan dari kita, bisa dibaca. Sampai kapan seperti ini, wallahu alam,” tandas Said Aqil.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor: E Sulaiman
